Analisis Kebijakan Relaksasi Pajak Daerah Atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PPB-P2) Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung)

Reyna, Reggie Ananda Silitonga (9882405118221023) (2022) Analisis Kebijakan Relaksasi Pajak Daerah Atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PPB-P2) Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung). Undergraduate Thesis, Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

[img] Text
Cover.pdf

Download (11kB)
[img] Text
Abstrak.pdf

Download (13kB)
[img] Text
Bab 1.pdf

Download (212kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (216kB)

Abstract

Meramu kebijakan ditengah pandemi covid-19 membuka cakrawala pemerintah Kota Bandung sebagai pemangku kepentingan tentang pandemi yang berdampak besar pada sektor perpajakan. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan mengeluarkan kebijakan relaksasi pajak untuk memaksimalkan realisasi PBB-P2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan relaksasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PPB-P2) di Kota Bandung pada masa pandemi covid-19. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan relaksasi pajak atas Pajak Bumi dan Bangunan (PPB-P2) di Pemerintah Kota Bandung pada masa pandemic covid-19. Mengetahui penyerapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebelum dan pada masa pandemi covid-19. Mengetahui dampak yang terjadi setelah diterapkannya relaksasi pajak atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PPB-P2) di Kota Bandung pada masa pandemi covid-19. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis model Miles and Huberman. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan relaksasi PBB-P2 di Kota Bandung sudah berjalan dengan baik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap dan struktur birokrasi. Penyerapan PBB-P2 setelah dan pada masa pandemi covid-19 mengalami penurunan, meski demikian tetap dapat memenuhi target yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dampak setelah diterbitkannya kebijakan relaksasi PBB-P2 membuat Wajib Pajak merasa diringankan sehingga mampu memenuhi kewajiban perpajakan mengenai PBB-P2. Kata Kunci: Kebijakan, Relaksasi Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan, Pandemi covid19

Item Type: Other
Additional Information: SKRIPSI PRODI AKUNTANSI S1
Subjects: H Social Sciences > HB Economic Theory
H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi
Depositing User: PERPUS PERPUSTAKAAN UNIBI
Date Deposited: 05 Jun 2025 06:36
Last Modified: 05 Jun 2025 06:36
URI: http://repository.unibi.ac.id/id/eprint/855

Actions (login required)

View Item View Item